Islam dan Saham

Ada satu pertanyaan yang cukup lama mengganggu saya:

Sebagai muslim, bisakah saya memiliki saham tanpa ikut terlibat dalam riba?

Awalnya saya kira jawabannya sederhana. Kalau sahamnya masuk daftar saham syariah, berarti aman. Kalau bukan saham syariah, berarti ditinggalkan. Selesai.

Tapi setelah saya pikirkan lebih jauh, ternyata tidak sesederhana itu.

Masalahnya bukan hanya:

Apakah saham ini masuk indeks syariah atau tidak?

Tapi juga:

Apakah perusahaan ini punya utang berbunga?”
“Apakah kas perusahaan ditempatkan di instrumen ribawi?”
“Kalau saya hanya investor ritel kecil, apakah saya ikut bertanggung jawab atas keputusan direksi?”
“Kalau saya membeli saham lewat aplikasi sekuritas, apakah saya benar-benar sedang membeli bisnis, atau hanya ikut permainan harga?

Tulisan ini berangkat dari kegelisahan itu.

Saya bukan ustadz, bukan ahli fiqih muamalah, dan tulisan ini bukan fatwa. Ini catatan pencarian pribadi saya sebagai muslim awam yang mencoba memahami saham dari berbagai sisi: dalil, fatwa, praktik pasar modal, realita ekonomi modern, dan kegelisahan terhadap riba.

Dalam proses menyusun catatan ini, saya berdiskusi dengan beberapa AI seperti ChatGPT 5.5, Qwen-3.6-Plus, dan DeepSeek sebagai alat bantu berpikir, lalu mencoba mencocokkan hasilnya dengan rujukan seperti dalil Al-Qur’an, hadis, fatwa DSN-MUI, OJK, IDX Syariah, dan beberapa praktik pasar modal syariah di negara lain.

Yang saya cari bukan jawaban cepat.

Saya ingin tahu: kenapa ada muslim yang tetap berinvestasi di saham syariah, dan kenapa ada muslim lain yang memilih keluar total dari saham.

---

1. Apa itu saham?#

Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan.

Kalau seseorang membeli saham sebuah perusahaan, maka secara hukum ia memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Besarnya tentu sesuai porsi saham yang dimiliki.

Misalnya ada perusahaan dengan 1 miliar lembar saham. Kalau seseorang punya 10.000 lembar, maka ia memiliki bagian yang sangat kecil dari perusahaan itu. Kecil sekali, tapi tetap disebut kepemilikan.

Dari sini, pendukung saham biasanya mengatakan:

Saham bukan sekadar angka di aplikasi. Saham adalah kepemilikan atas bisnis.

Jika perusahaan untung, pemegang saham bisa mendapat dividen. Jika harga saham naik, pemegang saham bisa mendapat capital gain. Jika perusahaan rugi atau harga saham turun, pemegang saham juga ikut menanggung risiko.

Dari sudut ini, saham terlihat mirip dengan konsep kepemilikan usaha bersama atau syirkah dalam Islam. Ada modal, ada risiko, ada potensi untung, dan ada potensi rugi.

Tapi masalahnya, saham modern tidak berdiri di ruang kosong.

Ia hidup dalam sistem pasar modal modern: ada bursa, broker, kustodian, clearing, settlement, market maker, margin, indeks, fund manager, dan banyak instrumen lain yang tidak ada pada masa awal Islam.

Karena itu, pertanyaan fiqihnya tidak cukup hanya:

Saham itu kepemilikan atau bukan?

Tapi juga:

Bagaimana kepemilikan itu dipraktikkan dalam sistem modern?

---

2. Dalil dasar: jual beli halal, riba haram#

Diskusi Islam dan saham hampir selalu kembali ke beberapa prinsip besar: riba, gharar, maysir, dan akad yang sah.

Al-Qur’an dengan tegas membedakan antara jual beli dan riba:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini sering menjadi dasar utama dalam pembahasan ekonomi Islam. Jual beli pada dasarnya halal. Yang dilarang adalah riba.

Dalam ayat lain, Allah juga memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Bahkan ada ancaman keras bagi yang tidak meninggalkannya.

Hadis Nabi ﷺ juga sangat keras dalam masalah riba. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya dosa bagi pihak yang mengambil bunga, tapi juga bagi pihak yang ikut membantu berlangsungnya transaksi riba.

Selain riba, Islam juga melarang maysir atau judi. Al-Qur’an menyebut khamr dan maysir sebagai perbuatan keji dari perbuatan setan.

Di titik ini, kegelisahan muslim terhadap saham menjadi bisa dimengerti.

Karena kalau praktik saham berubah menjadi sekadar tebak-tebakan harga, ikut pom-pom, scalping tanpa memahami bisnis, menggunakan margin berbunga, atau berburu cuan dari volatilitas semata, maka banyak orang merasa praktik itu lebih dekat ke maysir daripada investasi.

Jadi sejak awal, kita perlu membedakan dua hal:

1. Saham sebagai kepemilikan bisnis.
2. Saham sebagai alat spekulasi harga.

Keduanya bisa terlihat sama di aplikasi, tapi secara niat, cara, dan risiko, sangat berbeda.

---

3. Kenapa sebagian ulama dan lembaga membolehkan saham syariah?#

Pendapat yang membolehkan saham biasanya berangkat dari beberapa alasan.

Pertama, saham dianggap sebagai bentuk kepemilikan atas perusahaan. Selama bisnis utama perusahaan halal, maka kepemilikan atas perusahaan itu pada dasarnya bisa diterima.

Kedua, saham mengandung unsur risk sharing. Pemegang saham tidak dijanjikan return tetap. Ia bisa untung, bisa rugi. Ini berbeda dari pinjaman berbunga, di mana pemberi pinjaman menuntut tambahan yang sudah ditentukan di depan, terlepas dari kondisi usaha peminjam.

Ketiga, dalam praktik modern, sudah ada lembaga syariah yang membuat screening saham. Di Indonesia, ada Daftar Efek Syariah (DES) dari OJK, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70).

DSN-MUI juga mengeluarkan beberapa fatwa terkait pasar modal syariah, seperti:

• Fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.

• Fatwa tentang mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.

• Fatwa tentang saham.

• Fatwa tentang kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas.

Dalam kerangka ini, saham syariah bukan sekadar “saham yang diberi label Islam”. Ada kriteria yang dipakai.

Di Indonesia, kriteria itu mencakup dua hal besar:

1. Kegiatan usaha.
   Perusahaan tidak boleh bergerak dalam bisnis yang bertentangan dengan syariah seperti perjudian, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan maysir, barang/jasa haram, dan usaha yang merusak moral atau bersifat mudarat.

2. Rasio keuangan.
   Perusahaan harus memenuhi batas tertentu terkait utang berbasis bunga dan pendapatan bunga/non-halal.

Secara historis, kriteria DES OJK mencantumkan batas total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan bunga serta pendapatan tidak halal lainnya dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Dalam POJK terbaru, OJK mulai mengarah pada pengetatan: batas utang berbasis bunga akan diturunkan secara bertahap dari 45% menjadi 33% dalam jangka waktu 10 tahun, dan batas pendapatan bunga/non-halal diturunkan dari 10% menjadi 5%.

Ini menunjukkan satu hal penting:

Bahkan regulator pun sadar bahwa kriteria saham syariah bukan sesuatu yang statis. Ia bisa diperketat.

---

4. Tapi di sinilah kegelisahan saya dimulai#

Kalau saham syariah masih memperbolehkan perusahaan punya utang berbasis bunga dalam batas tertentu, maka muncul pertanyaan:

Kalau riba tetap riba, kenapa ada toleransi?

Ini menurut saya pertanyaan paling penting dalam diskusi saham syariah.

Karena masalahnya bukan lagi sekadar:

Bisnis utama perusahaan ini halal atau tidak?

Tapi:

Apakah perusahaan ini tetap menggunakan pembiayaan ribawi untuk menjalankan bisnisnya?

Misalnya sebuah perusahaan bergerak di bidang makanan halal, telekomunikasi, farmasi, distribusi, atau teknologi. Secara bisnis utama, tidak ada masalah. Tapi perusahaan itu punya pinjaman modal kerja dari bank konvensional. Atau punya deposito berbunga. Atau menerbitkan instrumen utang konvensional.

Sebagai investor ritel, saya tidak ikut duduk dalam rapat direksi. Saya tidak ikut memutuskan perusahaan akan pinjam ke bank mana. Saya tidak bisa memveto keputusan treasury perusahaan. Saya tidak bisa memastikan seluruh kas perusahaan ditempatkan di instrumen syariah.

Saya hanya membeli saham lewat aplikasi sekuritas.

Di sinilah muncul kegelisahan moral:

Kalau saya memiliki sebagian perusahaan, apakah saya juga ikut memiliki konsekuensi dari keputusan keuangan perusahaan?

Pendapat yang membolehkan biasanya menjawab bahwa investor ritel memiliki keterlibatan terbatas, sudah ada screening, dan unsur non-syariah yang kecil dapat ditoleransi dengan mekanisme tertentu seperti purification.

Tapi bagi yang mengambil posisi lebih ketat, jawaban itu belum cukup. Karena bagi mereka:

Riba tetap riba. Sedikit atau banyak, tidak berubah statusnya.

Dan saya bisa memahami kegelisahan itu.

---

5. Saham syariah: “syariah-compliant” bukan berarti “murni 100%”#

Ini bagian yang menurut saya sering luput.

Banyak orang mendengar istilah “saham syariah”, lalu mengira:

Berarti perusahaan ini 100% bebas riba.

Padahal dalam praktiknya, saham syariah hari ini lebih tepat dipahami sebagai syariah-compliant, bukan pure syariah end-to-end.

Syariah-compliant berarti perusahaan tersebut lolos kriteria syariah tertentu. Ia tidak bergerak di bisnis haram, dan rasio keuangannya masih berada dalam batas yang ditentukan.

Tapi pure syariah end-to-end berarti jauh lebih ketat:

• bisnis utama halal,

• tidak ada utang berbunga sama sekali,

• tidak ada pendapatan bunga,

• tidak ada deposito konvensional,

• seluruh pembiayaan menggunakan akad syariah,

• pengelolaan kas menggunakan instrumen syariah,

• underwriter syariah,

• kustodian syariah,

• kliring dan settlement berbasis prinsip syariah,

• governance perusahaan tunduk pada prinsip syariah secara menyeluruh.

Kalau definisinya seperti itu, maka saham syariah modern belum tentu sampai ke level murni.

Ia adalah pendekatan screening.

Screening ini bisa dipahami sebagai ijtihad lembaga syariah dalam menghadapi realita ekonomi modern. Tapi tetap saja, bagi sebagian muslim, model screening ini belum menyelesaikan kegelisahan tentang riba.

---

6. “Tapi kan kalau tidak ada yang masuk ke saham syariah, yang menang konvensional?”#

Ini juga pertanyaan yang valid.

Kalau semua muslim yang peduli syariah keluar total dari pasar saham, maka siapa yang akan mendorong pasar modal syariah menjadi lebih baik?

Kalau investor muslim tidak peduli, emiten tidak punya insentif untuk menurunkan utang berbunga. Kalau tidak ada demand terhadap instrumen syariah yang lebih bersih, regulator dan pelaku pasar juga tidak punya tekanan untuk memperketat standar.

Dari sudut ini, sebagian orang memilih tetap masuk ke saham syariah dengan kesadaran penuh. Mereka tidak menganggap sistemnya sempurna, tapi melihatnya sebagai langkah bertahap.

Mereka berpikir:

Kalau kita ingin ekosistem syariah tumbuh, harus ada orang yang ikut membangun dan memberi demand.

Pendekatan ini bisa disebut pendekatan gradual. Tidak sempurna, tapi bergerak menuju lebih baik.

Namun, kelompok yang lebih ketat akan menjawab:

Tujuan baik tidak otomatis menghalalkan sarana yang masih mengandung riba.

Bagi mereka, keluar total dari saham bukan sikap pasif. Itu bentuk konsistensi moral. Mereka tidak ingin ikut dalam sistem yang masih memberi ruang pada riba, walaupun atas nama transisi.

Jadi di sini kita melihat dua strategi:

1. Voice dari dalam sistem.
   Tetap masuk ke saham syariah, tapi menuntut standar lebih ketat, transparansi leverage, purification, dan perbaikan regulasi.

2. Exit dari sistem.
   Keluar total dari saham sebagai bentuk kehati-hatian dan penolakan terhadap kompromi riba.

Keduanya punya konsekuensi.

---

7. Praktik saham syariah di Indonesia#

Indonesia punya ekosistem pasar modal syariah yang cukup berkembang.

Ada Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan OJK. Ada ISSI sebagai indikator kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk DES. Ada JII yang berisi saham-saham syariah yang lebih likuid. Ada JII70 yang cakupannya lebih luas.

Selain itu, Indonesia punya beberapa fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan pasar modal syariah. Menariknya, fatwa pasar modal syariah tidak hanya membahas “boleh beli saham atau tidak”, tetapi juga membahas infrastruktur: perdagangan di bursa, penyimpanan dan penyelesaian, kliring, dan penjaminan penyelesaian transaksi.

Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya mencoba membuat daftar saham syariah, tetapi juga mencoba memberi kerangka syariah pada mekanisme pasar modalnya.

Tapi tetap saja, problem utama kita belum hilang:

Apakah emiten syariah benar-benar bebas dari utang berbunga?

Jawabannya: belum tentu.

Karena itu, orang yang serius dengan saham syariah tidak cukup hanya melihat label ISSI atau JII. Ia perlu membaca laporan keuangan. Ia perlu melihat utang berbunga, pendapatan bunga, bisnis utama, anak perusahaan, dan bagaimana perusahaan membiayai operasinya.

Label syariah membantu, tapi tidak boleh membuat kita berhenti berpikir.

---

8. Praktik saham syariah di negara lain#

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi isu ini.

Malaysia punya ekosistem Islamic capital market yang matang. Securities Commission Malaysia memiliki Shariah Advisory Council dan metodologi screening saham syariah. Mereka menggunakan screening aktivitas bisnis dan rasio keuangan. Salah satu rasio yang dipakai adalah debt over total assets, dengan batas kurang dari 33% untuk mengukur unsur riba dalam laporan posisi keuangan.

Pakistan juga punya indeks saham syariah seperti KMI All Share dan KMI 30. Pakistan Stock Exchange menyediakan indeks dan produk syariah seperti sukuk, modaraba, dan Islamic mutual funds.

Di Barat, saham syariah juga bukan hal asing. Ada indeks seperti Dow Jones Islamic Market Index, S&P Shariah Indices, dan MSCI Islamic Indexes. Bahkan ada ETF seperti iShares MSCI World Islamic UCITS ETF yang melacak indeks berisi perusahaan dari developed markets yang comply dengan prinsip investasi syariah.

Tapi pola besarnya sama:

Mayoritas praktik saham syariah global masih menggunakan model screening, bukan sistem end-to-end yang 100% murni.

Perusahaan disaring berdasarkan bisnis utama dan rasio keuangan. Jika lolos, ia dianggap eligible untuk masuk indeks syariah. Tapi tidak selalu berarti perusahaan itu benar-benar steril dari semua bentuk keterpaparan terhadap sistem keuangan konvensional.

Ini menunjukkan bahwa persoalan saham syariah bukan hanya masalah Indonesia. Ini problem global dalam Islamic finance modern.

9. Apakah mungkin suatu hari ada saham syariah yang benar-benar murni?#

Secara teori, mungkin.

Tapi jalannya panjang.

Agar saham benar-benar murni syariah, kita butuh ekosistem lengkap:

• emiten yang tidak memakai utang berbunga,

• bank syariah dan pembiayaan syariah yang cukup besar,

• sukuk dan instrumen likuiditas syariah yang dalam,

• treasury syariah untuk perusahaan,

• underwriter syariah,

• kustodian syariah,

• kliring dan settlement syariah,

• standar akuntansi dan disclosure yang jelas,

• investor yang benar-benar peduli pada purity, bukan sekadar label.

Presedennya ada. Industri sukuk global sudah besar. Bank syariah bisa scale. Beberapa negara seperti Malaysia, Bahrain, Saudi, dan UEA punya ekosistem Islamic finance yang lebih matang dibanding banyak negara lain.

Tapi untuk sampai ke “saham syariah murni 100%”, tantangannya besar.

Karena pasar modal bukan hanya tempat orang beli-jual saham. Di belakangnya ada jaringan institusi, regulasi, likuiditas, dan kepentingan ekonomi yang sudah lama dibangun di atas sistem konvensional.

Maka menurut saya, lebih realistis membayangkan proses bertahap:

• standar screening makin ketat,

• utang berbunga diturunkan,

• pendapatan non-halal makin kecil,

• disclosure makin transparan,

• instrumen pembiayaan syariah makin kompetitif,

• investor makin kritis,

• regulator makin berani.

Bukan mustahil, tapi tidak terjadi otomatis.

---

10. Investasi saham vs trading saham#

Satu hal yang perlu dibedakan: investasi saham dan trading saham.

Ada orang membeli saham karena ingin memiliki bisnis. Ia membaca laporan keuangan, memahami model bisnis, melihat utang, melihat cash flow, lalu hold dalam jangka panjang. Ia sadar bahwa ia ikut menanggung risiko perusahaan.

Tapi ada juga orang yang “main saham” seperti main tebak-tebakan:

• beli pagi, jual siang,

• ikut grup pom-pom,

• beli karena FOMO,

• pakai margin,

• mengejar candle,

• tidak tahu bisnis perusahaan,

• tidak peduli halal-haram bisnisnya.

Dua-duanya terlihat sama di aplikasi. Sama-sama klik buy dan sell.

Tapi substansinya bisa sangat berbeda.

Karena itu, ketika membahas hukum saham, kita perlu jujur: sebagian problem saham bukan hanya pada instrumennya, tetapi pada cara manusia memperlakukannya.

Saham bisa menjadi sarana kepemilikan bisnis. Tapi saham juga bisa berubah menjadi arena spekulasi.

Di sinilah maysir masuk sebagai kekhawatiran.

---

11. Purification: solusi atau kompromi?#

Dalam investasi syariah modern, ada konsep purification atau tazkiyah. Maksudnya, jika ada bagian pendapatan yang berasal dari unsur non-halal, maka bagian itu dikeluarkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial.

Misalnya investor menerima dividen dari perusahaan yang lolos screening syariah, tetapi perusahaan tersebut memiliki sebagian kecil pendapatan non-halal. Maka investor dapat menghitung porsi non-halal dan mengeluarkannya.

Bagi pendukung saham syariah, purification adalah bentuk tanggung jawab. Mereka sadar sistem belum sempurna, lalu berusaha membersihkan bagian yang tidak semestinya dinikmati.

Tapi bagi kelompok strict, purification tidak cukup.

Karena masalahnya bukan hanya:

Apakah saya menikmati pendapatan non-halal?

Tapi juga:

Apakah sejak awal saya ikut memiliki perusahaan yang masih berinteraksi dengan riba?

Jadi purification adalah solusi bagi sebagian pendekatan, tapi bukan jawaban final bagi semua orang.

---

12. Akhirnya, sikap muslim biasanya terbagi dua#

Setelah membaca banyak argumen, saya melihat akhirnya sikap muslim terhadap saham biasanya terbagi menjadi dua kelompok besar.

Pertama: tetap masuk saham syariah dengan sadar#

Kelompok ini biasanya beralasan:

• mengikuti fatwa ulama/lembaga syariah,

• melihat saham sebagai kepemilikan bisnis,

• menerima model screening sebagai ijtihad kontemporer,

• menghindari saham non-syariah,

• menghindari margin trading, short selling, dan spekulasi ekstrem,

• melakukan purification jika diperlukan,

• membaca laporan keuangan,

• ingin ikut mendorong ekosistem pasar modal syariah.

Bagi kelompok ini, saham syariah bukan sistem yang sempurna. Tapi ia dianggap sebagai jalan yang lebih baik daripada sepenuhnya menyerahkan pasar modal kepada sistem konvensional.

Mereka memilih masuk, tapi tidak naif.

Kedua: tidak masuk saham sama sekali#

Kelompok ini biasanya beralasan:

• riba tetap riba,

• tidak menerima threshold utang berbunga,

• tidak nyaman dengan toleransi pendapatan non-halal,

• investor ritel tidak punya kontrol atas keputusan emiten,

• pasar modal modern terlalu dekat dengan spekulasi,

• hati tidak tenang,

• lebih memilih bisnis langsung, aset riil, emas, tanah, properti, koperasi, atau bentuk investasi lain yang akadnya lebih jelas.

Bagi kelompok ini, keluar dari saham bukan berarti anti-produktif. Itu bentuk ihtiyath atau kehati-hatian dalam menjaga agama.

Mereka memilih keluar, tapi bukan berarti tidak berpikir tentang ekonomi.

---

13. Menurut saya, jangan paksa semua orang ke satu posisi#

Di sinilah saya merasa diskusi saham sering rusak.

Satu pihak berkata:

Saham syariah halal, jangan lebay.

Pihak lain berkata:

Saham semuanya haram, jangan cari pembenaran.

Padahal realitanya lebih kompleks.

Ada fatwa yang membolehkan dengan syarat. Ada juga kegelisahan yang valid terhadap riba korporasi. Ada kebutuhan menjaga harta dari inflasi. Ada risiko terjebak spekulasi. Ada pertanyaan tentang modal umat. Ada realita bahwa sistem ekonomi modern belum sepenuhnya syariah.

Maka menurut saya, sikap yang lebih adil adalah:

Jangan meremehkan orang yang memilih keluar karena takut riba.
Jangan juga mudah menuduh orang yang mengikuti fatwa saham syariah sebagai penghalal riba.

Keduanya bisa berangkat dari niat yang sama: ingin menjaga harta agar tidak bertentangan dengan agama.

Yang berbeda adalah cara membaca realita dan cara mengambil ijtihad.

---

14. Pertanyaan yang lebih besar: modal umat mau dikemanakan?#

Ini pertanyaan yang terus muncul di kepala saya.

Kalau muslim keluar total dari saham, lalu modal umat mau dialokasikan ke mana?

Apakah cukup disimpan sebagai cash?

Masalahnya, cash tergerus inflasi.

Apakah semua masuk emas?

Emas relatif mudah dipahami akadnya, tapi tidak produktif. Ia menjaga nilai, tapi tidak menciptakan lapangan kerja secara langsung.

Apakah semua masuk properti?

Properti bisa produktif, tapi tidak semua orang punya modal besar. Properti juga bisa bermasalah kalau dibeli lewat KPR berbunga.

Apakah semua masuk bisnis langsung?

Ini ideal, tapi tidak semua orang punya kemampuan membangun bisnis. Bisnis langsung juga tidak otomatis halal jika akad, modal, utang, dan operasionalnya tidak dijaga.

Apakah masuk sukuk, reksadana syariah, koperasi syariah, atau crowdfunding syariah?

Bisa jadi pilihan, tapi masing-masing tetap perlu dipahami akad, risiko, dan struktur keuangannya.

Di sinilah saya merasa diskusi “Islam dan saham” tidak boleh berhenti pada pertanyaan:

Halal atau haram?

Pertanyaan lanjutannya adalah:

Bagaimana umat Islam mengelola modal secara produktif tanpa tunduk pada riba?

Karena kalau umat hanya takut berinvestasi, modal bisa diam. Tapi kalau umat terlalu mudah menerima semua instrumen modern hanya karena ada label syariah, kita juga bisa kehilangan sensitivitas terhadap riba.

Kita perlu sikap yang jujur: menjaga prinsip, tapi juga memikirkan produktivitas ekonomi.

---

15. Penutup: antara fatwa, realita, dan ketenangan hati#

Setelah menelusuri topik ini, saya belum melihat jawaban yang benar-benar ringan.

Saham syariah punya dasar fatwa dan kerangka regulasi. Ada ulama dan lembaga yang membolehkan dengan syarat. Ada screening. Ada indeks. Ada mekanisme purification. Ada usaha memperbaiki infrastruktur pasar modal agar lebih sesuai syariah.

Tapi keberatan terhadap saham syariah juga tidak bisa dianggap remeh. Terutama soal utang berbunga di level emiten, pendapatan non-halal, keterbatasan kontrol investor ritel, dan budaya trading spekulatif.

Maka bagi saya, akhirnya setiap muslim perlu mengambil sikap dengan ilmu dan kesadaran.

Jika memilih masuk saham syariah, jangan hanya karena ikut tren. Pahami fatwanya. Baca laporan keuangan. Hindari margin dan spekulasi. Jangan berhenti di label “syariah”. Dorong transparansi. Sadari bahwa ini wilayah ijtihad dan tetap ada grey area.

Jika memilih tidak masuk saham, jangan merasa tertinggal hanya karena orang lain bicara return. Menjaga diri dari syubhat juga bagian dari agama. Tapi tetap pikirkan: modal pribadi, keluarga, dan komunitas muslim bisa diarahkan ke mana agar tetap produktif dan bermanfaat.

Mungkin pertanyaan “apakah saham halal atau haram?” terlalu sempit.

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

Bagaimana seorang muslim menjaga hartanya, mengembangkannya, menghindari riba, dan tetap ikut membangun ekonomi yang lebih adil?

Sampai hari ini, jawabannya belum sederhana.

Tapi mungkin justru dari kegelisahan seperti ini, kita mulai belajar berpikir lebih serius tentang harta, agama, dan masa depan ekonomi umat.

---

Catatan istilah#

Saham: bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan.

Emiten: perusahaan yang menerbitkan saham dan mencatatkannya di bursa.

Bursa efek: tempat/sistem perdagangan efek seperti saham dan obligasi.

BEI/IDX: Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange.

IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan, indikator pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di BEI.

DES: Daftar Efek Syariah, daftar efek yang dinyatakan memenuhi kriteria syariah oleh OJK atau pihak penerbit DES.

ISSI: Indeks Saham Syariah Indonesia, indeks yang mencerminkan kinerja seluruh saham syariah yang masuk DES dan tercatat di BEI.

JII: Jakarta Islamic Index, indeks berisi 30 saham syariah yang likuid dan memenuhi kriteria tertentu.

JII70: Jakarta Islamic Index 70, indeks berisi 70 saham syariah yang likuid.

Dividen: pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham.

Capital gain: keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham.

Broker/sekuritas: perusahaan perantara yang menyediakan akses jual-beli saham.

Kustodian: lembaga yang menyimpan dan mengadministrasikan efek milik investor.

Clearing/kliring: proses menghitung hak dan kewajiban pihak-pihak setelah transaksi terjadi.

Settlement/penyelesaian: proses akhir pemindahan efek dan dana setelah transaksi.

Riba: tambahan yang diharamkan dalam transaksi tertentu, terutama dalam konteks utang-piutang berbunga.

Gharar: ketidakjelasan/ketidakpastian berlebihan dalam akad.

Maysir: judi atau spekulasi yang menyerupai perjudian.

Syirkah: kerja sama kepemilikan/usaha antara beberapa pihak.

Syariah-compliant: memenuhi kriteria syariah tertentu berdasarkan standar atau fatwa tertentu.

Pure syariah end-to-end: kondisi ideal ketika seluruh rantai bisnis, pembiayaan, transaksi, penyimpanan, penyelesaian, dan governance berjalan dengan prinsip syariah tanpa unsur riba, gharar, dan maysir.

Purification/tazkiyah: proses membersihkan bagian pendapatan yang dianggap tidak sesuai syariah, biasanya dengan menyalurkannya untuk kepentingan sosial.

Ihtiyath: sikap kehati-hatian.

Wara’: meninggalkan perkara yang meragukan demi menjaga agama dan kehormatan diri.

---

Referensi utama#

• Dalil riba merujuk ke Al-Baqarah 275–279 dari Qur’an Kemenag ↗, dan dalil maysir merujuk ke Al-Ma’idah 90 dari Qur’an Kemenag. ↗

• Hadis laknat untuk pihak yang terlibat riba merujuk riwayat Muslim no. 1598; sumber sekunder yang menampilkan teksnya tersedia di Rumaysho ↗.

• Hadis halal-haram-syubhat merujuk riwayat yang umum dikenal dari Nu’man bin Basyir; salah satu rujukan teks Indonesia tersedia di Almanhaj ↗.

• Fatwa DSN-MUI yang relevan: No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal syariah ↗, No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang perdagangan efek ekuitas di pasar reguler ↗, No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang saham ↗, dan No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang kliring/penjaminan ↗.

• Kriteria DES OJK sebelumnya memuat batas utang berbasis bunga 45% dari total aset dan pendapatan bunga/non-halal 10% ↗ dari total pendapatan; POJK 8/2025 menurunkan batas secara bertahap ke 33% untuk utang dan 5% untuk pendapatan non-halal ↗.

• Indonesia memiliki kerangka indeks saham syariah seperti ISSI, JII, dan JII70; BEI/IDX Syariah menjelaskan ISSI sebagai indikator kinerja pasar saham syariah yang konstituennya berasal dari DES. 1. https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah ↗. 2. https://www.bions.id/edukasi/saham/5-indeks-saham-syariah ↗

• Malaysia memakai metodologi screening dengan business activity screening dan financial ratio ↗; Securities Commission Malaysia menyebut rasio seperti debt over total assets harus kurang dari 33%.

• Di pasar global/barat, MSCI Islamic Indexes ↗ memakai business activity screening, financial ratio screening, dan dividend purification; iShares MSCI World Islamic UCITS ETF ↗ melacak indeks perusahaan developed markets yang comply dengan prinsip investasi syariah.

• Pakistan Stock Exchange ↗ menyediakan indeks dan produk syariah seperti KMI All Shares, KMI 30, sukuk, modaraba, dan Islamic mutual funds.

• Pasar sukuk global sudah berskala sangat besar; Fitch memperkirakan outstanding sukuk global melewati USD 1 triliun pada 2025 ↗, dan S&P mencatat industri Islamic finance tumbuh 10,6% pada 2024 ↗ dengan dukungan sektor perbankan dan sukuk.